Yusuf Mansur Bicara Keislaman Jokowi, GNPF-U: Kita Butuh Pembuktian

Jakarta - Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U) menanggapi terkait kesaksian Ustaz Yusuf Mansur soal keislaman capres petahana Joko Widodo. GNPF-U menegaskan pihaknya perlu bukti bukan sekadar pencitraan.

"Umat Islam itu sudah melek, sudah tahu, sudah paham. Nggak perlu ada pencitraan. Pembuktian, kita butuh pembuktian. Berapa puluh kasus yang kita laporkan tidak ada yang ditindaklanjuti," kata Ketua GNPF-U, Yusuf Martak, saat dihubungi, Sabtu (9/2/2019).

Pada prinsipnya, menurut Yusuf, keislaman seseorang itu tidak dinilai oleh manusia tetapi Allah. Nilai-nilai keislaman itu juga, sambung Yusuf, perlu ditunjukkan dengan sikap menyayangi dan peduli sesama muslim.

"Jadi begini kalau mengenai keislaman seseorang, itu bukan hak kami sebagai manusia untuk menyikapi atau menyatakan kesialamannya benar atau tidak tapi itu hak Allah. Allah yang lebih tahu. Tapi yang kami sikapi itu seorang muslim akan menyayangi sesama muslim kalau menyayangi sesama muslim berarti setiap permasalahan yang menimpa umat Islam ditindaklanjuti dan diselesaikan dan mendapat porsi yang sama. Itu bukti keislaman seseorang yang benar-benar menjalankan syariat Islam," ujar dia

Yusuf kemudian bicara soal Aksi 411 yang menyebabkan sejumlah ulama terkena gas air mata. Menurut dia, tak ada seorang pun yang disanksi oleh pemerintah terkait tindakan tersebut.

"Pada 411 berapa ulama yang terkena gas air mata. Tidak ada tindakan hukum dan sebagainya, tidak ada satu aparat yang diberik sanksi. Sedangkan acara saat itu, aksi belum lewat pukul 18.00 WIB. Jadi belum melanggar yang ditentukan dan perundingan di Istana masih berlangsung. Di dalam setiap permasalahan, baik permasalahan kecil atau besar atau yang sifatnya peperangan selama perundingan berlangsung tidak boleh ada yang mengangkat senjata dan tidak boleh ada yang peperangan atau melanjutkan peperangan sampai akhir perundingan," ujarnya.

Sebelumnya, TGH Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) mengungkap kesaksian Ustaz Yusuf Mansur soal tuduhan keburukan yang dimiliki Jokowi. Kesaksian Yusuf Mansur itu diungkapkan TGB lewat Instagram resminya @tuangurubajang. TGB menyebut Yusuf Mansur setuju kesaksiannya tentang Jokowi diunggah dan dibaca publik.

Kesaksian Yusuf Mansur itu diceritakan lewat pesan WhatsApp yang kemudian di-capture TGB sebelum diunggah ke Instagram. Yusuf Mansur menyebut, apa yang selama ini dituduhkan ke Jokowi sangat tidak benar.

"Dengan hafalan Qur'an saya, saya yg begitu dekat dg Pak Jokowi jadi saksi, apa yg sering dibicarakan ttg keburukan Pak Jokowi, hanya fitnah belaka. Ini kesaksian," kata Yusuf Mansur.

"Sungguh saya memperhatikan. Dan prihatin," tambahnya.

Yusuf Mansur menceritakan pengalaman kedekatannya dengan keluarga Jokowi sejak 2007. Yusuf Mansur berbicara tentang puasa sunnah.

"Itu mungkin persepsi dari orang lain, bukan dirinya. Dari 2007, beliau dah puasa sunnah. Sekeluarga. Rasanya kebiasaan ini, ga mungkin dipamerkan. 2007 itu, yg saya ketahui. Ada kwn saya, yg pernah pergi 1994, Solo Semarang Solo, juga sdh berpuasa. Dan ya biasa aja. Jd saya senang jika saling bcr kan kebaikan," sebut Yusuf Mansur.

source

Eks Menkopolhukam: Ribuan Purnawirawan TNI Dukung Prabowo

Wakil Ketua Dewan Penasehat BPN Prabowo-Sandiaga, Tedjo Edhy Purdijatno mengklaim ribuan purnawirawan TNI lebih mendukung Prabowo Subianto sebagai capres. Menurut Tedjo, ribuan purnawirawan itu memberikan dukungan karena tertarik visi dan misi Prabowo.

"Para purnawirawan ini sebagaian besar bergabung pada bapak prabowo, karena melihat visi misinya, melihat situasi bangsa negara saat ini. Makanya ingin pada suatu yang mengarah pada perubahan," kata Tedjo di Gedung MPR RI, Jakarta, Rabu (6/2).

Tedjo mengatakan, dukungan purnawirawan ini muncul sebagai hak politik setelah mereka purna tugas sebagai TNI. Mengenai faktor pemicu dukungan itu, Tedjo tak menampik adanya pengaruh ikatan mereka semasa bertugas sebagai prajurit. "Ya mungkin demikian, kita punya anak buah, anak buah punya keluarga, sebagainya," ujar Tedjo.

Purnawirawan Laksamana TNI ini menyampaikan, terdapat lebih dari seribu purnawirawan yang siap menggunakan suaranya memenangkan Prabowo. Bahkan, kata dia, secara tidak langsung ada peran Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam masuknya dukungan ke kubu Prabowo.

"Tidak secara langsung meminta, itu tidak. Tetapi karena sosok Pak SBY ke sini, mungkin banyak yang ikut," ucap mantan Mmenkopolhukam ini.

Tedjo pun menambahkan, bagaimanapun purnawirawan merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak politik. Sehingga, perbedaan dukungan merupakan pasti akan muncul. Namun, ia pun menegaskan, siapapun yang akan terpilih sebagai Presiden nantinya, maka Purnawirawan siap mengabdi pada negara.

"Ibaratnya yang satu minum kopi, satu minum teh duduk bersama. Satu minum teh satu minum kopi, kita ngobrol gimana kemajuan bangsa dan negara, itu yang penting," ujar Tedjo. 

source

Kemendikbud Tarik Buku Sekolah Elektronik Sebut NU Radikal

JAKARTA – Buku sekolah elektronik (BSE) yang mengklasifikasikan NU sebagai organisasi radikal telah ditarik oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Kendati demikian buku versi cetak masih dalam proses penarikan.

Buku yang dimaksud di atas yaitu buku pelajaran tematik terpadu kurikulum 2013 tema 7 untuk kelas V Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) berjudul 'Peristiwa dalam Kehidupan' yang diterbitkan pada tahun 2017.

“BSE di website sudah ditarik, tinggal yang versi cetaknya,” kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud Totok Suprayitno saat dihubungi Republika.co.id, Kamis (7/2).

Setelah penarikan, kata Totok, pihaknya akan segera merevisi buku sekolah yang mengklasifikasikan NU sebagai organisasi radikal tersebut. Revisi dilakukan untuk menghindari konotasi yang kurang tepat, sekaligus agar lebih sistematis penulisannya.

Totok menjelaskan, topik yang dibahas dalam paragraf yang dipersoalkan dalam buku tersebut terkait dengan masa perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah Hindia Belanda. Salah satu masa yang disebutkan dalam buku tersebut adalah masa awal radikal, di mana NU adalah salah satu ormas yang berjuang melawan Hindia Belanda.

“Pengertian radikal/keras dalam semantik kata ini adalah nonkooperatif atau tidak mau bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Jadi tidak memaknai bahwa NU merupakan organisasi radikal,” kata dia.

Totok juga menegaskan, Kemendikbud segera menghentikan peredaran buku pelajaran tematik terpadu kurikulum 2013 tema 7 berjudul Peristiwa dalam Kehidupan. Kemudian segera melakukan revisi dengan melibatkan para pakar yang relevan di dalam prosesnya.

"Nanti pak Kapuskurbuk (Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan, red) akan mengkoordinir pelibatan pakar-pakar yang relevan," tegas dia.

Sebelumnya, pada Rabu (6/2) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendatangi kantor Kemendikbud. Wasekjen PBNU Masduki Baidlowi mengatakan kedatangannya itu untuk mengklarifikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman yang berlarut di masyarakat.

"Kemudian bagaimana agar buku itu segera ditarik, baik e-book maupun cetak, dan segera direvisi. Kami dari PBNU siap apabila diundang untuk urun rembug dalam penulisan revisinya," kata Baidlowi kemarin.

source